Friday, January 4, 2013

Ketua Korpri Minta Moratorium Penerimaan CPNS Cicabut

Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Subang, Ida Sudayat meminta agar moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Subang dicabut. Pasalnya, hingga kini sekitar 14.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang masih berstatus sebagai tenaga sukarelawan (sukwan).

“Jika moratorium tidak dicabut, mau sampai kapan mereka jadi sukwan dan tidak berkesempatan menjadi PNS,” kata Ida seusai peringatan HUT ke-41 Korpri di lapangan Alun-alun Subang.

Ida mengungkapkan, dari 14.000 pegawai sukwan, baru 6.000 di antaranya yang statusnya sudah masuk ke dalam database di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sementara sisanya baru tercatat di struktur organisasi perangkat daerah dan Badan Kepegawaian Daerah. “Bagi yang sudah terdata di Kemenpan, ada harapan untuk menjadi CPNS. Namun, yang belum terdata, belum tentu jadi CPNS,” ucap Ida.

Di tempat yang sama, Bupati Subang, Ojang Sohandi mengatakan bahwa moratorium CPNS di Subang selaras dengan minimnya anggaran di kas daerah. Menurut dia, APBD Subang sebesar Rp 1,5 triliun tahun ini saja tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji pegawai yang mencapai 70 persen. “Namun, kita upayakan ada pembatasan moratorium. Sebab ada ribuan guru yang kini tengah memasuki masa pensiun sehingga perlu ada penerimaan baru,” ujarnya.

Seperti diketahui, Surat Keputusan Bersama (SKB ) 3 Menteri menyebutkan bahwa moratotium atau penghentian sementara perekrutan CPNS berlaku 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Meski demikian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang, Agus Masykur, menegaskan moratorium PNS di daerahnya minimal harus berlangsung hingga lima tahun ke depan. “Sebab, kalau ada pengangkatan CPNS lagi, dana belanja publik akan terus tersedot untuk kepentingan itu,” ujar Agus.

Dia mengungkapkan, PNS yang ada di Subang saat ini sudah cukup untuk menggerakan pelayanan publik di 32 SKPD yang ada. Namun, dia menegaskan, penempatan sejumlah PNS tidak merata sehingga seolah-olah terdapat kekurangan PNS.“Misalnya seperti guru yang banyak terpusat di perkotaan. Seharusnya mereka disebar ke desa-desa agar penempatannya merata,” katanya.

Bersamaan dengan moratorium, dia juga mengusulkan perampingan SKPD untuk memangkas biaya operasional dan belanja pegawai. Beberapa SKPD, menurut dia, sebenarnya bisa digabungkan dengan SKPD lain yang masih memiliki kemiripan tugas pokok dan fungsinya.

No comments:

Post a Comment